ANTI-MONOPOLI DI BEBERAPA NEGARA
Perkembangan peraturan anti-monopoli
di beberapa Negara umumnya merupakan pencerminan dari perkembangan bisnis.
Semakin dinamis perkembangan bisnisnya semakin cepat munculnya peraturan
anti-monopoli.
Di Amerika Serikat pada tahun 1890, Kongres
menyetujui pemberlakuan Undang-undang yang berjudul “Act to Protect Trade and
Commerce Against Unlawful Restraint and Monopolies”. Undang-undang itu lebih
dikenal sebagai Sherman Act sesuai dengan nama penggagasnya. Akan
tetapi dikemudian hari muncul serangkaian aturan perundangan untuk
melengkapinya, sebagai berikut:
1. Sherman Antitrust Act (1890)
2. Clayton Act (1914)
3. Federal Trade Commision Act
(1914)
4. Robinson-Patman Act (1934)
5. Celler-Kefauver Anti Merger Act
(1950)
6. Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvement Act (1976)
7. International Antitrust
Enforcement Assistance Act (1994)
Banyaknya aturan hukum anti-monopoli
tersebut merupakan refleksi pemerintah Amerika Serikat agar efektif dan sesuai dengan perkembangan
zaman dan kemajuan ekonomi guna menjaga dan menciptakan persaingan usaha yang
sehat. Hal ini sekaligus indikasi bahwa dunia bisnis dan ekonomi telah
berkembang dengan pesat dan sangat dinamis.
2. Jepang
Pada tanggal 14 April 1947, Majelis
Nasional (Diet) Jepangmengesahkan undang-undang yang diberi nama “Act
Concerning Prohibition of Private Monopoly and Maintenance of Fair Trade”, atau dikenal dengan Dokusen
Kinshi Ho. Dengan berlakunya undang-undang ini beberapa raksasa industry (zaibatsu)
Jepang terpaksa direstrukturisasi dengan memecah diri menjadi beberapa
perusahaan yang lebih kecil. Mitsubishi Heavy Industry dipecah menjadi 3
perusahaan. The Japan Steel Corp dipecah menjadi 2 perusahaan terpisah.
3. Korea Selatan
Undang-undang No. 3320 yang diberi
nama “The Regulation of Monopolies and
Fair Trade Act” disyahkan pada tanggal
31 Desember 1980. Dengan dekrit Presiden UU tersebut diberlakukan pada April
1981. Mengingat pesatnya perekonomian Negara maka UU tersebut telah mengalami 7
kali amandemen.
4. Australia
Sebagai Negara anggota Persemakmuran
yang anggotanya adalah Negara-negara
eks jajahan Inggris, maka Australia
telah mendasarkan dirinya kepada ekonomi pasar. Oleh karenanya sejak tahun 1906 Australia telah memiliki “The
Australian Industries Preservation Act” yang berisi larangan monopoli dan
percobaan monopoli serta praktek-praktek dagang yang bersifat anti-persaingan.
Karena pesatnya perekembangan ekonomi maka setidaknya telah terjadi 3 kali
amandemen atas UU tersebut.
5. Jerman
Sejak tahun 1909, Jerman telah
memiliki Gesetz gegen Lauteren Wettbewerb
UWG (Undang-undang Melawan Persaingan
Tidak Sehat). Namun sejak selesainya Perang Dunia II dimana Negara Jerman
terbagi menjadi 2 yaitu Jerman Barat dan Timur yang berbeda system ekonominya, maka UU
tersebut tidak relevan lagi. Di Jerman Timur yang menganut system ekonomi
sosialis dimana perekonomian disusun dan dilaksanakan secara terpusat oleh
Pemerintah maka UU anti-monopoli menjadi tidak relevan, sebaliknya di Jerman
Barat yang system ekonominya berorientasi pasar meskipun
dijalankan dengan system sosialis tetap diperlukan UU anti-monopoli. Dengan alasan
itu parlemen (Bundestag) menyetujui diundangkannya Gesetz gegen Wettbewerbsbescrankungen
(UU Perlindungan Persaingan) yang lebih dikenal dengan sebutan Kartel Act.
PRAKTEK ANTI MONOPOLI DI INDONESIA
Bagaimana perkembangan di
negara-negara berkembang termasuk Indonesia? Di
satu sisi UU No 5/1999 mengamanatkan
dekonsentrasi (berlaku bagi konglomerat?),
tetapi di sisi lain terutama bagi
BUMN/BPPN terjadi proses konsentrasi. Kita memang
dihadapkan kepada kenyataan bahwa
perusahaan yang kita miliki baik swasta maupun
BUMN dapat dikatakan masih kecil
(dalam ukuran dunia). Dengan terjadinya krisis
ekonomi yang kita hadapi, keuangan
negara menjadi makin kecil atupun tidak ada sama sekali untuk mengembangkan
perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang berada di
bawah pengelolaan BPPN pada waktu itu, termasuk perbankan, satu per satu
"dijual".
Khususnya dalam perbankan terjadi gelombang merger. Bank Mandiri
merupakan gabungan Bank Exim, Bapindo, Bak Bumi Daya, dan Bank Dagang Negara.
Demikian juga dilingkungan BUMN, pabrik Semen Padang dan Tonasa digabung dengan
Semen Gresik, kemudian sebagian sahamnya dijual kepada perusahaan asing
(Cemex-Mexico). Dua persero perdagangan (Dharma
Niaga dan Panca Niaga) digabung menjadi PT PPI. Di sisi lain juga terjadi
pemisahan, seperti PT MNA dikeluarkan kembali dari
Garuda. PT Pakarya Industri (dulunya
BPIS), yang merupakan holding company
BUMNIS, dibubarkan dan
perusahaan-perusahaan yang terkait dikembalikan sebagai
BUMN yang mandiri (DI, Pindad, PAL,
Inka, KS, Inti, LEN, dan Dahana).
Dengan terbatasnya keuangan negara
timbul gelombang penyertaan swasta dalam
pembangunan infrastruktur, dinamakan
kemitraan (bukan swastanisasi). Berbagai ragam kemitraan telah dikembangkan,
seperti BOT, BOO, BTO, BLT, KSO, KSM, dan lainnya. Contoh jalan tol, telekomunikasi,
kilang minyak, air minum, dan lain-lain.
Upaya lain juga terjadi dengan cara unbundling.
Hanya bagian-bagian pengusahaan tertentu yang akan
diswastakan. Misalnya PLN hanya bagian pembangkit tenaga listrik; pelabuhan hanya
bagian terminal kontainer. Isu yang menonjol di dalam negeri
adalah sekitar duopoli Indosat dan Telkom dalam telekomunikasi. Puncaknya
ialah penjualan saham Indosat kepada STT Singapura, pada tahun 2002. Dengan memiliki
saham Indosat, berarti juga menguasai perusahaan IM3 dan Satelindo. Selain itu kelompok
STT juga menjadi mitra Telkom di wilayah Indonesia Timur dalam rangka KSO.
Banyak pihak telah menyatakan kepeduliannya terhadap penjualan Indosat kepada
STT Singapura, termasuk KPPU, tapi penjualan saham Indosat jalan terus. Bagaimana
peranan Badan Pertimbangan Telekomunikasi?
Infrastruktur bukan komoditi biasa (private
goods), melainkan public goods, jadi
penanganannya pun harus lain. Karena
di dalamnya selalu melekat natural monopoly dan implikasinya yang cross sectoral. Di
sini KPPU harus cermat melakukan "pengawasan". Meskipun banyak pernak-pernik dalam
praktik anti-monopoli di Indonesia, namun langkah msyarakat dalam
menegakkan persaingan usaha yang sehat sudah berada pada jalur yang benar (on the right
track). Bila disandingkan dengan UUD ’45 yang diamandemen, maka UU no.5/1999
tentang persaingan usaha yang sehat dan anti-monopoli tersebut telah sejalan.
Dalam pasal 33 ayat 4, disebutkan bahwa Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar
atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan
kesatuan ekonomi nasional.
Kata efisiensi dan keadilan adalah ruh dari UU
no.5/1999. Karena mustahil suatu produsen dapat bersaing dengan sehat di pasar bebas tanpa
mengindahkan kaidah-kaidah efisiensi. Demikian pula keadilan adalah kata kunci dari UU
no.5/1999 ini. Adil dalam arti konsumen merasa bahwa barang yang dibeli adalah
murah, sementara itu produsen merasa bahwa barang yang dijualnya cukup mahal sehingga
mendapat untung. Menarik untuk ditelaah, mengingat UU anti-monopoli tersebut
disyahkan tahun 1999 jauh sebelum UUD ’45 diamandemen (pasal 33 ayat 4 diamandemen
tahun 2002). Bisa jadi actor kedua produk hukum tersebut adalah sama atau mempunyai
visi ekonomi yang sama.
Sumber :