KASUS PERLINDUNGAN KONSUMEN
TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pedagang
daging giling terbukti menjual daging celeng yang disamarkan sebagai daging
sapi. Daging giling itu biasa digunakan untuk bahan baku bakso. "Sudah
diperiksa di laboratorium, hasilnya memang benar itu daging celeng," kata
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Suku Dinas Peternakan dan Perikanan
Jakarta Barat, Pangihutan Manurung, Senin, 5 Mei 2014.
Menurut Pangihutan,
instansinya mendapat laporan tentang penjualan daging celeng di di Jalan
Pekojan III Tambora, Jakarta Barat. Penjualnya bernama bernama Sutiman Wasis
Utomo, 55 tahun. "Laporannya pekan lalu, dan langsung kami
tindaklanjuti," kata Pangihutan.
Sutiman selama ini dikenal
sebagai pengusaha rumahan yang menjual bakso olahan untuk penjual bakso
keliling. Sehari setelah laporan masuk, seorang pegawai Suku Dinas Peternakan
membeli bakso tersebut dan memeriksanya di laboratorium. Hasil pemeriksaan
menyatakan daging bakso itu mengandung daging babi hutan atau celeng.
Kepada para anggota tim
pengawasan dari Suku Dinas Peternakan, Sutiman mengaku membeli daging tersebut
dari seorang lelaki bernama John, yang berdomisili di Cengkareng, Jakarta
Barat. Anggota tim saat ini sedang melacak arus distribusi bakso olahan
Sutiman.
Menurut Pangihutan, daging
celeng yang dijual Sutiman tak melalui pengawasan oleh Suku Dinas Peternakan.
Celeng tersebut diburu di berbagai daerah di Pulau Jawa dan langsung dipasarkan
secara terselubung. "Tak ada jaminan daging yang dipasarkan itu sehat dan
layak dikonsumsi," katanya.
Atas perbuatan tersebut,
Dinas Peternakan melaporkan Sutiman ke Polsek Penjaringan. Dia dijerat Pasal 62
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sutiman
dianggap menipu konsumen karena tak menyebutkan bahan baku sebenarnya dan
mengabaikan standar kesehatan. "Dia melanggar karena tak melewati proses
pengawasan dengan menggunakan babi dari rumah potong dan berterus terang kepada
pembeli," kata Pangihutan.
Solusi yang dapat saya berikan, menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsums barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."
Solusi yang dapat saya berikan, menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsums barang dan atau jasa, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya."
Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran
yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut : 1) Dihukum
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling
banyak Rp. 2.000.000.000,- (dan milyar rupiah) terhadap : pelaku usaha yang
memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah,
ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana
yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut ( pasal 8
ayat 1 ), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ( pasal 8
ayat 1 ), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar ( pasal 8 ayat 2
), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak
menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen
dan/atau perjanjian. ( pasal 18 ayat 1 huruf b ) 2) Dihukum dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.
500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap : pelaku usaha yang melakukan
penjualan secara obral dengan mengelabuhi atau menyesatkan konsumen dengan
menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang
menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang
telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak
memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan jasa.
Perundang - Undangan Mengenai Perlindungan Konsumen
- Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.
- Undang Undang No. 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999
No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821 Berikut adalah pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berhubungan dengan kasus diatas serta jalan penyelesainnya :· Pasal 2 UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen· Pasal 3 UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen· Pasal 4 (c) UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen· Pasal 7 ( b dan d ) UU NO 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat
- Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesian Sengketa
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen-Swadaya Masyarakat
- Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795 /DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar